BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mendesak pemerintah untuk segera mengkaji ulang otonomi daerah di bidang pendidikan. Pasalnya dampak otonomi bidang pendidikan telah menyebabkan politisasi bidang pendidikan.
"Kami di Komisi X sudah 3 kali mengatakan hal ini kepada menteri, tidak bisa tidak harus secepatnya Mendiknas menghadap presiden. Jelaskan kepada presiden, otonomi pendidikan harus dikaji kembali. Pasti ada yang marah bupati atau walikota. Tapi yang terjadi sekarang betapa parahnya, fatalnya setelah pendidikan diotonomkan. Presiden harus tahu ini," kata Popong dalam Seminar Nasional "Dilema Desentralisasi Pendidikan" yang digelar Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia yang digelar di Savoy Homann Jln. Asia Afrika Bandung, Minggu (24/7).
Berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai daerah di Indonesia, kata Popong, otonomi pendidikan telah menyebabkan kekacauan di hampir semua daerah. Hanya segelintir kepala daerah yang sadar bagaimana memanfaatkan kewenangannya dalam bidang pendidikan. "Bidang lain ok, tidak masalah di otonomkan, tetapi ketika itu terjadi di pendidikan justru menjadi masalah besar. Kalau saja kepala daerahnya eling sebetulnya tidak terlalu masalah, tapi ketika saya lihat langsung yang terjadi tidak ada yang benar. Kasihan guru dan masa depan anak-anak kita," ujarnya. (A-157/A-147)***
SUMBER: PIKIRAN-RAKYAT.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar